Tentang peraturan Presiden Nomer 39 Tahun 2019 yaitu tentang Satu data Indonesia ini akan sangat membantu memangkas tumpang tindih data yang ada di lapangan, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Supaya tidak terjadi tumpang tindih atau data yang berbeda-beda maka solusinya adalah adanya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pusat agar tidak terjadi tumpang tindih data. Dengan adanya satu data Indonesia maka pemerintah atau masyarakat bisa mendapatkan data yang benar dan resmi karena memang benar-benar dikelola dalam satu wadah dan ini tentu saja akan memudahkan dalam mencari data.
Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang benar-benar akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi, baik pusat atau daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Dengan menggunakan referensi yang sama atau data induknya satu maka terjadinya konflik akan sangat kecil kemungkinannya. Oleh sabab itu dalam pengumpulan data-data yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah harus memiliki standar data dan metadata yang sama.
Contoh saat ini misalkan, informasi yang akurat dan benar sangat dibutuhkan dlam merumuskan kebijakan pembangunan di era pandemic. Karena saat ini kebijakan pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya di dukung oleh data, ilmu pengetahuan dan informasi yang benar. Tentu saja penyebabnya adalah terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk dasar perumusan kebijakan. Apabila sudah ada kemudahan dan kecepatan akses terhadap data yang terkumpul maka pemerintah atau masyarakat tentu saja akan mudah juga dalam mendapatkan informasi yang benar tentang sesuatu hal.
Satu data memiliki tiga prinsip yaitu, satu metadata baku, satu standar data, dan juga satu portal data. Dengan ketiga prinip tersebut diharapkan pemanfaatan data-data pemerintah tidakterbatas pada pemanfaatan secara internal baik antar instansi saja, akan tetapi data-data tersebut juga bisa digunakan oleh masyarakat juga. Apabila satu dta menerapkan konsep data terbuka maka semua data bisa dengan mudah digunakan oleh instansi atau masyarakat, tentu saja harapannya adalah adanya transparansi serta akuntabilitas pemerintah, selain itu juga bertujuan untuk melibatkan masyarakat agar ikut mengawasi pembangunan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.
Solusi satu data Indonesia agar pemerintah pusat atau daerah bisa dengan mudah menemukan informasi yang benar di lapangan dalam satu wadah dengan pencarian yang cepat dan juga tempat yang aman. Tujunnya tentu saja membuat pedoman pelaksaan dan acuan bagi instansi pusat dan juga instansi daerah dalam mengelola data-data mereka, dapat menyediakan data yang berkualitas, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Adanya transparansi sistem dan data statistik nasional.
Dalam hal ini penggunaan big data bisa mempercepat perencanaan dan mempermudah proses SDI, cepat aman, murah. Dengan solusi big data maka semua data-data dapat siakses dengan cepat dan mudah, karena tersimpan dalam platform khusus untuk mengimplementasi satu data Indonesia. Bigone menyediakan fitur fitur yang canggih sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengimplementasikan satu data hanya dalam waktu 3 hari. Big one adalah produk satu data as a service ataupun platform as service yang bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah agar dapat langsung pakai dan manfaatkan. Penggunaan big data sebagai solusi big data dapat mepercepat perencanaan dibandingkan menunggu statistik resmi yang bisa menghabiskan waktu yang sangat lama.
