Pertemuan Indonesia dan Malaysia setelah puncak haji menghasilkan beberapa poin penting. Salah satunya keinginan untuk menghasilkan model penyelenggaraan haji yang professional di masa mendatang.
Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief sedangkan dari Malaysia ada Direktur Eksekutif Tabung Haji Malaysia Dato’ Sri Syed Saleh Syed Abdul Rahman Mufadhal.
Diskusi kedua negara digelar di Kantor Petugas Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Makkah di Syisyah.
Hilman menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, kedua negara berbagai pandangan dan pendapat terkait penyelenggaraan haji tahun 2023.
“Catatan dan pengalaman kita sama. Ada layanan yang perlu ditingkatkan di masa yang akan datang terutama terkait kinerja Mashariq ataupun yang lain,” kata Hilman di Makkah, Jumat (7/7).
Peningkatan kualitas layanan, lanjut Hilman, bertujuan agar jamaah dari Indonesia maupun Malaysia bisa mendapatkan apa yang sudah seharusnya sesuai kontrak yang ada. Mulai dari tenda yang harus lebih sesuai ke depannya, sanitasi juga perlu perbaikan, dan makanan serta minumannya supaya tepat waktu.
Semua poin-poin tersebut disebut Hilman bakal dikomunikasikan ke pemerintah Arab Saudi.”Ke depan kita ingin membuat model penyelengaraan haji yang lebih profesional. Seperti di Musdalifah dan kesiapan infrastruktur karena inikan vital sehingga harus kita perhatikan sama sama,” tambah Hilman.
Dari Malaysia, Syed Saleh sepakat persoalan di Armina tidak bisa dibiarkan. Karena itu, protes atau komplain dari masing-masing pihak harus disampaikan.
“Kita lakukan upaya diplomatik. Menteri kita sudah sampaikan ke Menteri Tawfiq pada 12 Zulhijah. Kita sedang himpun data untuk sampaikan komplain secara formal,” kata Syed.
Selain Mashariq, Syed Saleh melihat Kementerian Haji dan Umrah Saudi juga harus ikut menyelesaikan masalah di Armina, utamanya yang berkenaan dengan ketersediaan ruang yang cukup.
