Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan, menyatakan akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan di jaman Presiden Joko Widodo, termasuk ekspor pasir laut, melemahkan KPK, semua aparat dijadikan alat politik dan partai anggota koalisi dijamin aman jika melakukan korupsi atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
Contohnya Budiman Sudjatmiko di Bukit Algoritma yang menghabiskan biaya 18 Trilyun, yang tidak jelas ujung pangkalnya. Dan masih banyak lagi, yang tidak terungkap di kasus-kasus yang menjadi anggota partai koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo.
Nelayan mengkritik ekspor pasir laut, dengan menyatakan sangat barbar dan sangat purba, kebijakan yang sangat merendahkan martabat bangsa dan negara, yang memiliki tanah, air dan udara. Kebijakan ini sangat disenangi oleh negara Singapore yang sedang memperbesar wilayah daratnya. Sedang Indonesia sedang memperkecil wilayah daratnya. Dilarang ekspor pasir laut sejak 20 tahun lalu, pada jamannya Megawati Soekarnoputri menjadi presiden Indonesia, malahan di jaman Joko Widodo, ekspor pasir laut dibuka Kembali.
Keadilan di jaman Presiden Joko Widodo sangat jauh dari harapan. Tidak ada keadilan, hanya keuntungan bagi pendukung pemerintah. Kelompok rakyat yang pro agama sangat dikucilkan. Tidak boleh ada yang lebih terkenal dari presiden walaupun itu seorang ulama. Iri dengki pemerintah terlihat dengan pembunuhan pengawal dari Habib Rizieq, kasusnya pun dibebaskan penembaknya, malahan disebut korban. Semoga seluruh orang yang terlibat mendapatkan siksa di dunia dan akhirat.
Belum lagi ada proyek pembangunan IKN nusantara, yang sampai sekarang proyek pemindahan Ibu Kota tersebut masih terus saja berjalan meski banyak yang mengkritik bahwa proyek tersebut tidak terlalu penting dan bahkan tidak perlu. Padahal kita semua tahu bahwa proyek tersebut pastinya akan memakan banyak sekali APBN. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran negara sebanyak Rp 466 triliun
Melihat keputusan dan beberapa kejadian tersebut, tentu saja kita sebagai rakyat tidak mau ada lagi sosok pemimpin seperti Presiden Jokowi yang hanya mementingkan golongannya dan para elit politik di bawahnya saja. Bahkan kita sendiri bisa menilai bahwa banyak keputusan dari Presiden Jokowi yang sama sekali tidak mementingkan rakyat maupun keutuhan dan kedaulatan NKRI itu sendiri.
Namun, semua kejadian atau peristiwa yang nyatanya ada didepan kita tersebut sepertinya tidak bisa mengetuk hati seorang Ganjar Pranowo yang justru sangat siap dan sigap untuk meneruskan semua langkah Jokowi tersebut. Termasuk salah satunya adalah meneruskan ekspor pasir laut, melemah KPK,dan semua aparat negara jadi alat politik seperti yang saat ini terjadi.
Sebagai rakyat yang cerdas dan menginginkan sebuah perubahan, tentu saja harus benar-benar pintar dalam menentukan pilihan pada saat pemilu 2024 nanti. Jangan sampai pemimpin selanjutnya memiliki arah dan tujuan yang sama seperti pemimpin atau rezim yang saat ini sedang berkuasa. Selain peristiwa atau kejadian diatas tadi, masih banyak lagi keputusan dan kebijakan presiden Jokowi yang tidak memihak kepada rakyat, sangat anti kepada mereka yang menjadi oposisi dan juga para ulama yang sering mengkritik kinerjanya selama menjadi Presiden RI.
